Dimuat di Majalah Bhineka 8 April 2014
oleh : Hary
Kusuma Darmawan
Suara bising knalpot dimana mana, jalanan dan pepohonan dipenuhi dengan
gambar calon calon pemimpin negeri. Hal ini menandakan pesta demokrasi semakin
dekat, yang artinya Indonesia akan melanjutkan pemerintahan yang lama atau
memilih pemerintahan yang baru. Demokrasi mengamanahkan rakyat untuk
berpartisipasi langsung memiih calon pemimpin negeri ini. Maka tak heran
rakyatlah yang memiliki andil yang paling besar untuk menentukan siapa nahkoda
dan awak kapal yang ikut berpartisipasi menggerakkan negara ini. Sekali salah
pilih bisa saja Indonesia tenggelam atau terdampar untuk minimal 5 tahun
mendatang.
Efek dari semakin majunya dunia sosial penyampaian visi dan misi tidak
lagi terbatas saat orasi kampanye dan bombardir media cetak, namun juga sudah
merambah ke dunia maya mulai dari web, blog bahkan jejaring sosial yang lebih
praktis dan ekonomis dari pada cara cara konvensional seperti kampanye dan
mobilitas masa yang tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Dari sekian
banyak calon yang memamerkan visi dan misinya, sepertinya ada hal yang luput
diperhatikan. Visi misi calon dari berbagai partai politik yang tersebar dan
tertata rapi itu sangat jarang yang mengusung kesiapan Indonsia dalam ASEAN
Economy Comunity mendatang yang seharusnya menjadi prioritas.
Seperti yang kita ketahui pada Konferensi Tingkat Tingi (KTT)
Association South East Asia Nation (ASEAN) ke-12, Januari 2007, Para pemimpin
negara ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Asean Economic Community
(AEC) pada tahun 2015 dan mengubah ASEAN menjadi wilayah dengan pergerakan
bebas terhadap barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal
dengan lebih bebas lagi. Dengan terbukanya keran pasar bebas ASEAN, semakin
mudah pula investor dan tenaga kerja untuk masuk dan ikut andil mengeksploitasi
suber daya alam kita yang melimpah. SDA yang melimpah dan pintu yang semakin
terbuka lebar Indonesia adalah tempat yang sangat seksi untuk menyedot banyak
investor dan tenaga kerja.
Absennya pembahasan AEC dalam visi dan misi calon pemimpin negeri dapat
kita gunakan sebagai indikator ketidaksiapan calon untuk menyongsong AEC, atau
mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga
para calon tidak merasa perlu menuliskan rencana dan wacana kedepan dalam hal
pasar bebas ASIA di dalam visi serta misi. bisa jadi hal ini juga disebabkan
karena masyarakat tidak begitu paham atau bahkan tidak tahu menahu tentang AEC.
Menilik agenda yang dicanangkan ASEAN, kesiapan pemerintah dan
masyarakat sangatlah penting jika Indonesia ingin tidak kalah bersaing dengan negara lain yang saat ini tengah
gencar mempersiapkan tenaga kerja dan investor domestik untuk menghadapi AEC.
Kedepan harus ada kerjasama yang baik antara keduanya untuk mensukseskan
Indonesia dalam AEC. kerjasama yang dimaksud yakni dengan kebijakan kebijakan
cermat dari pemerintah dan kesiapan masyarakat, baik kesiapan inversor domestik
dan kesiapan sumber daya manusianya.
Salah satu yang harus dilakukan pemerintah kedepan untuk mempersiapkan
tenaga kerja domestik mendatang adalah dengan mengembangkan kurikulum
pendidikan yang sesuai dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), karena hal yang
paling mengganjal tenaga kerja Indonesia ketika bekerja di luar negeri adalah
masalah bahasa. Rata- rata tenaga kerja di Indonesia hanya menguasai bahasa
Melayu, dan negara yang menggunakan Bahasa Melayu hanyalah Indonesia, Malaysia,
Singapura dan Brunei Darussalam. Hal ini akan mempersempit kesempatan tenaga
kerja Indonesia untuk mencari nafkah di negeri orang.
Pendidikan dan kurikulum yang tepat saja tidak akan berpengaruh
signifikan dalam waktu singkat. Karena untuk dapat mempelajari bahasa Inggris
sebagai bahasa sehari- hari tenaga kerja dan calon tenaga kerja dalam jangka
waktu 1 tahun amatlah kurang.
Pemerintah juga harus membuat terobosan terobosan jangka pendek yang
dapat menjadi solusi untuk kesiapan Indonesia dalam AEC. Terobosan yang mungkin
dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan umum pengembangan sektor
jasa nasional.
Banyak hal yang perlu juga diperhatikan pemerintahan baru adalah itu
dilakukannya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan termasuk
mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka di tahun 2015 mendatang,
fokus pada sisi suplai dan produksi, pemberian ruang usaha bagi usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM), menciptakan kondisi
yang memberikan kesempatan agar pemasok jasa domestik dapat bersaing dengan
pemasok jasa asing, serta meningkatkan kualifikasi untuk pekerja asing.
Pekerjaan rumah kita mendatang bukan hanya memilih pemimpin yang jujur,
adil dan memihak kepada rakyat saja namun juga pemimpin yang siap membuat
kebijakan dan terobosan untuk menyongsong pasar bebas ASEAN 2015 kelak. Jika
AEC tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah
niscaya akan semakin banyak masyarakat yang terpinggirkan ditengah persaingan
industri di era ini.