Kesiapan Pemerintah Menghadapi Pasar Bebas ASEAN

Dimuat di Majalah Bhineka 8 April 2014

oleh : Hary Kusuma Darmawan

Suara bising knalpot dimana mana, jalanan dan pepohonan dipenuhi dengan gambar calon calon pemimpin negeri. Hal ini menandakan pesta demokrasi semakin dekat, yang artinya Indonesia akan melanjutkan pemerintahan yang lama atau memilih pemerintahan yang baru. Demokrasi mengamanahkan rakyat untuk berpartisipasi langsung memiih calon pemimpin negeri ini. Maka tak heran rakyatlah yang memiliki andil yang paling besar untuk menentukan siapa nahkoda dan awak kapal yang ikut berpartisipasi menggerakkan negara ini. Sekali salah pilih bisa saja Indonesia tenggelam atau terdampar untuk minimal 5 tahun mendatang.

Efek dari semakin majunya dunia sosial penyampaian visi dan misi tidak lagi terbatas saat orasi kampanye dan bombardir media cetak, namun juga sudah merambah ke dunia maya mulai dari web, blog bahkan jejaring sosial yang lebih praktis dan ekonomis dari pada cara cara konvensional seperti kampanye dan mobilitas masa yang tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Dari sekian banyak calon yang memamerkan visi dan misinya, sepertinya ada hal yang luput diperhatikan. Visi misi calon dari berbagai partai politik yang tersebar dan tertata rapi itu sangat jarang yang mengusung kesiapan Indonsia dalam ASEAN Economy Comunity mendatang yang seharusnya menjadi prioritas.

Seperti yang kita ketahui pada Konferensi Tingkat Tingi (KTT) Association South East Asia Nation (ASEAN) ke-12, Januari 2007, Para pemimpin negara ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 dan mengubah ASEAN menjadi wilayah dengan pergerakan bebas terhadap barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal dengan lebih bebas lagi. Dengan terbukanya keran pasar bebas ASEAN, semakin mudah pula investor dan tenaga kerja untuk masuk dan ikut andil mengeksploitasi suber daya alam kita yang melimpah. SDA yang melimpah dan pintu yang semakin terbuka lebar Indonesia adalah tempat yang sangat seksi untuk menyedot banyak investor dan tenaga kerja.

Absennya pembahasan AEC dalam visi dan misi calon pemimpin negeri dapat kita gunakan sebagai indikator ketidaksiapan calon untuk menyongsong AEC, atau mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga para calon tidak merasa perlu menuliskan rencana dan wacana kedepan dalam hal pasar bebas ASIA di dalam visi serta misi. bisa jadi hal ini juga disebabkan karena masyarakat tidak begitu paham atau bahkan tidak tahu menahu tentang AEC.

Menilik agenda yang dicanangkan ASEAN, kesiapan pemerintah dan masyarakat sangatlah penting jika Indonesia ingin tidak kalah bersaing  dengan negara lain yang saat ini tengah gencar mempersiapkan tenaga kerja dan investor domestik untuk menghadapi AEC.

Kedepan harus ada kerjasama yang baik antara keduanya untuk mensukseskan Indonesia dalam AEC. kerjasama yang dimaksud yakni dengan kebijakan kebijakan cermat dari pemerintah dan kesiapan masyarakat, baik kesiapan inversor domestik dan kesiapan sumber daya manusianya.

Salah satu yang harus dilakukan pemerintah kedepan untuk mempersiapkan tenaga kerja domestik mendatang adalah dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), karena hal yang paling mengganjal tenaga kerja Indonesia ketika bekerja di luar negeri adalah masalah bahasa. Rata- rata tenaga kerja di Indonesia hanya menguasai bahasa Melayu, dan negara yang menggunakan Bahasa Melayu hanyalah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Hal ini akan mempersempit kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk mencari nafkah di negeri orang.

Pendidikan dan kurikulum yang tepat saja tidak akan berpengaruh signifikan dalam waktu singkat. Karena untuk dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa sehari- hari tenaga kerja dan calon tenaga kerja dalam jangka waktu 1 tahun amatlah kurang.

Pemerintah juga harus membuat terobosan terobosan jangka pendek yang dapat menjadi solusi untuk kesiapan Indonesia dalam AEC. Terobosan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan umum pengembangan sektor jasa nasional.

Banyak hal yang perlu juga diperhatikan pemerintahan baru adalah itu dilakukannya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan termasuk mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka di tahun 2015 mendatang, fokus pada sisi suplai dan produksi, pemberian ruang usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),  menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan agar pemasok jasa domestik dapat bersaing dengan pemasok jasa asing, serta meningkatkan kualifikasi untuk pekerja asing.

Pekerjaan rumah kita mendatang bukan hanya memilih pemimpin yang jujur, adil dan memihak kepada rakyat saja namun juga pemimpin yang siap membuat kebijakan dan terobosan untuk menyongsong pasar bebas ASEAN 2015 kelak. Jika AEC tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah niscaya akan semakin banyak masyarakat yang terpinggirkan ditengah persaingan industri di era ini.